Walhi: Perusahaan Tambang Kuasai Hutan Sumut!

Jordan Silaban | Sabtu, 19 November 2016 06:11:40

Ilustrasi tambang di hutan/greenpeace.org
Ilustrasi tambang di hutan/greenpeace.org

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara, Dana Tarigan menyatakan, sejumlah perusahaan tambang telah menguasai kawasan hutan di beberapa daerah kabupaten di provinsi itu.

"Perusahaan tambang tersebut mengeksplorasi bahan galian berbagai macam jenis berupa emas, timah hitam, seng dan lainnya," kata Dana di Medan, Jumat, seperti dikutip Antara.

Perusahaan itu, menurut dia, melakukan kegiatan di kawasan hutan yang cukup luas di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan beberapa daerah lainnya.

"Satu perusahaan tambang saja, ada yang mengelola area kontrak hutan mencapai puluhan ribu hektare. Kalau kegiatan tambang ini terus dibiarkan maka hutan di Sumut dikhawatirkan akan habis," ujar Dana.

Ia menyebutkan, semakin berkurangnya daerah hutan tersebut membahayakan dan dapat menimbulkan bencana banjir. Bila terjadi hujan yang cukup lebat dan tidak ada lagi pohon-pohon besar yang terdapat di hutan itu yang akan menahan air sehingga bisa menimbulkan terjadinya banjir.

"Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut ke depan perlu memikirkan pemberian izin pada perusahaan tambang itu dan dikhawatirkan kawasan hutan terus semakin berkurang," katanya.

Dana mengatakan, pemberian izin terhadap perusahaan penambangan tersebut diduga terjadi tumpang-tindih dan hal ini kemungkinan akibat kurangnya pengawasan.

Dulunya izin penambangan perusahaan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Namun saat ini izin penambangan itu hanya boleh dikeluarkan Pemprov Sumut dan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM.

"Pemerintah pusat dan daerah diminta perlu memikirkan keberadaan perusahaan pertambangan tersebut, demi kebaikan bersama. Apalagi jumlah perusahaan pertambangan besar dan kecil di Sumut, tercatat hampir mencapai 30 lebih," katanya.

Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota dengan penduduk berjumlah lebih kurang 12,98 juta jiwa.

Masyarakat yang berpenghasilan dari berbagai aspek, mulai dari pertanian dan berkebun, perdagangan dan pertambangan.