Ruhut Sitompul: Tuhan pun Aku Hadapi!

Coky Simanjuntak | Jumat, 29 April 2016 16:04:44

Ruhut Sitompul/blogspot
Ruhut Sitompul/blogspot

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengaku tidak sedikit pun gentar terhadap pelaporan yang dilakukan PP Pemuda Muhammadiyah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Si 'Anak Medan' ini menegaskan, siap menghadapi semua persoalan ini.

"Jangankan ke MKD, ke Tuhan pun aku hadapi," ujar Ruhut di Jakarta, Jumat (29/4).

Ruhut dilaporkan oleh PP Pemuda Muhammadiyah atas kritik kerasnya kepada Komnas HAM dan KontraS saat rapat di Gedung DPR, 20 April 2016, terkait kematian terduga teroris, Siyono. Saat itu, Ruhut menyebut ‘hak asasi monyet’ sebagai plesetan untuk HAM yang diperjuangkan mereka.

"Saya kecam yang datang ke Komisi III yang mengatakan Densus melangar HAM. HAM apa yang dilanggar? Hak asasi monyet?" kata Ruhut dalam rapat yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Rabu (20/4).

Ruhut justru menilai, PP Pemuda Muhammadiyah tidak mengerti soal insiden yang menimpa Siyono tersebut.

“Kalau mereka mau beken ya memang mesti lawan Ruhut. Kalau enggak, orang enggak tahu mereka siapa kan? Aku ketawa termehek-mehek," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Seperti diketahui, Ruhut dilaporkan ke MKD oleh PP Pemuda Muhammadiyah yang diketuai Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dalam surat laporannya, Dahnil mengatakan, pelaporan Ruhut ke MKD karena ada kata-kata 'hak asasi monyet' dari bekas pemain sinetron itu saat rapat kerja DPR yang membahas kasus kematian terduga teroris Siyono.

"Dengan ini melaporkan Ruhut Poltak Sitompul yang telah mengeluarkan kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh seorang dewan dalam rapat kerja DPR, Polri dan BNPT pada 20 April 2015 yang lalu," kata Dahnil dalam laporan yang diterima, Jumat (29/4).

Menurut Dahnil, walaupun Ruhut sebagai Anggota DPR RI itu mempunyai Hak Imunitas yang diatur dalam Undang-Undang, namun hal tersebut mempunyai batasan-batasan tertentu, yakni kode etik yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

"Dan di atur lebih lanjut dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik," ujar Dahnil.

Dia menyebutkan setidaknya ada empat pasal yang dilanggar oleh Ruhut yakni pasal 51 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pilkada, Pasal 81 huruf (a) dan (g) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) huruf (b) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik.