Pemuda Simalungun Protes Jokowi karena Tak Pakai Baju Adat

Laurencius Simanjuntak | Kamis, 25 Agustus 2016 09:08:59

Presiden Jokowi di Pantai Bebas, Parapat, Simalungun/batakgaul
Presiden Jokowi di Pantai Bebas, Parapat, Simalungun/batakgaul

Pelaksanaan hari pertama Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba 2016 di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berujung protes.

Surat protes dilayangkan Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap telah bersikap diskriminatif terhadap warga Simalungun.

"Bahwa kami sangat kecewa dan protes keras kepada apak Jokowi Presiden RI karena telah bersikap dan berkebijakan diskriminatif dan jauh dari rasa adil, sebab sebagaimana kami saksikan bapak Presiden saat berkenjung ke Kabupaten Nias menggunakan pakaian adat Nias, saat berkunjung ke Toba Samosir mengenakan pakaian adat Batak Toba, saat berkunjug ke Sibolga mengenakan pakaian adat Mandailing atau Tapanuli Selatan, akan tetapi saat berkungjung ke Kabupaten Simalungun tidak ada mengenakan pakaian adat suku Simalungun,” demikian salah satu poin protes KNPSI lewat siaran pers.

(BACA: Menteri Pariwisata Pakai Adat Toba, Bupati Simalungun Menangis)

Dalam surat bernomor DPP-KNPSI / 100 /Sim/VIII/ 2016 tertanggal 20 Agustus 2016 tersebut, KNPSI juga melayangkan protes ke Wakil Presiden, Menteri Pariwisata, dan Gubernur Sumatera Utara. 

Presiden Jokowi diapit Menko Perekonomian Damin Nasution dan Menko Maritim Luhut Panjaitan di Parapat, Simalungun/batakagaul

Berikut 8 poin surat tersebut, yang tertuang dalam surat yang diteken Ketua Umum dan Sekjen DPP KNPSI tersebut :

1. Bahwa Kecamatan Parapat tempat lokasi pelaksana seluruh kegiatan tersebut adalah salah satu Kecamatan dari Kabupaten Simalungun.

2. Bahwa Kabupaten Simalungun adalah tanah leluhur, tanah budaya, tanah adat masyarakat Suku Simalungun, yang hal ini dapat dibuktikan dari Nama Kabupatennya “Simalungun“ Motto Kabupaten Simalungun “Habonaron Do Bona“ yang berasal dari bahasa daerah suku Simalungun, setiap pejabat Negara yang datang selalu diberikan seperangkat pakaian adat suku Simalungun, seluruh arsitektur dan ornamen kantor dan bangunan milik Pemerintah, Swasta, TNI, Polri, BUMN, BUMD , seluruhnya menggunakan arsitektur dan ornamen yang berasal dari suku Simalungun, mata pelajaran kurikulum muatan lokal adalah pelajaran Bahasa dan Budaya Suku Simalungun dan masih banyak bukti–bukti konkrit lainnya.

3. Bahwa kami sangat kecewa dan Protes Keras kepada bapak Jokowi Presiden RI karena telah bersikap dan berkebijakan Diskriminatif dan jauh dari rasa adil, sebab sebagaimana kami saksikan bapak Presiden saat berkenjung ke Kabupaten Nias menggunakan pakaian adat Nias, saat berkunjung ke Toba Samosir mengenakan pakaian adat Batak Toba, saat berkunjug ke Sibolga mengenakan pakaian adat Mandailing atau Tapanuli Selatan, akan tetapi saat berkungjung ke Kabupaten Simalungun tidak ada mengenakan pakaian adat suku Simalungun.

4. Bahwa pada saat pembukaan dan saat berlangsungnya kegiatan tersebut, bapak Arif Yahya Menteri Pariwisata datang dengan mengenakan pakaian yang bukan pakaian adat suku Simalungun, melainkan mengenakan pakaian adat suku Batak Toba.

5. Bahwa kondisi ini sempat membuat Protes keras  oleh bapak Bupati Kabupaten Simalungun yang disampaikan langsung kepada bapak Menteri Pariwisata, yang hal tersebut membuktikan betapa luar biasa “terhina, terlecehakan dan terdiskriminasi “ nya kami suku Simalungun oleh Negara ini.

6. Bahwa apa yang dilakukan oleh bapak Menteri Pariwisata  ini adalah bentuk Pelecehan, Penghinaan, Pelanggaran HAM dan Pembohongan publik sebab dengan kondisi seperti ini masyarkat dapat berfikir dan berkesimpulan antara lain:

a) Bahwa Kabupaten Simalungun adalah seolah-olah  tanah leluhur, tanah budaya dan tanah adat  masyarakat suku Batak Toba.

b) Bahwa seolah–olah Parapat adalah  bahagian kecamatan dari Kabupaten Toba Samosir. 

c) Bahwa seluruh masyakat suku Simalungun telah punah.

d) Dan kesimpulan–kesimpulan keliru lainnya.

7. Bahwa akibat dari yang telah dilakukan bapak Menteri Pariwisata ini telah merusak harmonisasi hubungan antara suku Simalungun dengan suku Batak Toba yang selama ini berlangsung sangat sempurna dan telah  mengakibatkan dan menimbulkan embrio tercipatanya pertentangan SARA antara suku Simalungun dengan Suku Batak Toba, yang hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari situasi yang berkembang pada media sosial dll. (bukti terlampir)

8. Bahwa saat ini begitu besar dan tingginya amarah dari masyarakat suku Simalungun yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan Protes Keras bahkan beberapa kelompok dan Pribadi menyatakan akan melakukan Perlawanan.- ( bukti terlampir).