KPK Soroti Penggunaan Anggaran di Sumut!

Ester Napitupulu | Selasa, 27 September 2016 06:09:54

Gedung KPK
Gedung KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memantau empat provinsi yang dinilai rawan terjadi penyelewengan anggaran. 

Salah satu dari empat provinsi tersebut adalah Sumatera Utara. "KPK menyoroti pemerintahan daerah di Sumut, Riau, Banten dan Papua,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Hal itu dikatakan Tjahjo saat membuka Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2016 di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

"Apakah nanti mekanismenya akan mengutus perwakilan atau seperti apa, tapi ini warning,” tegas Tjahjo. 

Oleh karena itu, kata Tjahjo, kepala daerah di empat provinsi tersebut transparan dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menyinggung pemerintah daerah yang gagal menjalankan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Tjahjo menyebut, memang masih banyak kepala daerah yang tak paham aturan.

"Masih banyak kepala daerah gubernur, bupati, wali kota belum paham adanya aturan berkaitan undang-undang, perda. Di pemerintahanya sendiri merasa tidak bertanggungjawab," keluh Tjahjo.

Tjahjo kembali mengingatkan para kepala daerah agar mengedepankan transparansi. Sebab, Kemendagri dan KPK sudah berkoordinasi untuk peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tjahjo menambahkan, pemerintah pusat berkomitmen memangkas peraturan perundang-undangan di tingkat daerah karena banyak Perda yang tumpang tindih. Upaya itu juga untuk meningkatkan efektivitas dan memperkuat otonomi daerah.‎

Politikus PDIP ini menyebutkan, 43 ribu undang-undang dalam bentuk Permen, Pergub, Perda dan lain-lain akan dipangkas dengan baik.

"Negara ini negara hukum, bukan negara perundang-undangan,” tegasnya.