Jokowi Akhirnya Setujui Pemerkosa Anak Dihukum Kebiri!

Ester Napitupulu | Rabu, 25 Mei 2016 18:05:08

Presiden Jokowi/Facebook
Presiden Jokowi/Facebook

Mereka yang memiliki kelainan seksual suka terhadap anak-anak (paedofil) pasti taku setengah mati. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menyetujui aspirasi masyarakat agar pelaku kejahatan seksual terhadap anak dihukum kebiri.

Persetujuan itu dituangkan Jokowi lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Saya ingin beri catatan mengenai pemberatan pidana, yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik," kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menandatangani Perppu tersebut lewat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5).

Perppu ini bakal memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Melalui Perppu ini, Jokowi berharap ada efek jera yang dirasakan pelaku yang nantinya dapat menekan angka kejahatan seksual terhadap anak. Apalagi Jokowi menyebut kejahatan seksual terhadap anak masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

"Karena kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan yang rusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kejahatan yang ganggu rasa keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat. Kejahatan luar biasa butuh penanganan yang luar biasa pula," tegasnya.

(BACA: 4 Bukti Kedekatan Jokowi dengan Orang Batak)

Ilustrasi kebiri kimia/blogspot

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan pemerintah berharap agar DPR dapat sesegera mungkin mengesahkan Perppu yang mengatur hukuman kebiri bagi penjahat seksual terhadap anak tersebut, menjadi undang-undang.

"Ini sudah berlaku Perppu, tapi nanti akan dikirimkan oleh Presiden ke DPR untuk disahkan," ujarnya.

Yasonna berharap agar semua fraksi yang ada di DPR menyutujui agar Perppu tersebut segera disahkan menjadi UU.

"Kita harap teman-teman fraksi di DPR akan sepakat dengan Presiden, dengan pemerintah, agar Perppu ini bisa jadi UU," ujarnya.

Selain itu, Yasonna yakin sepuluh fraksi yang ada di DPR tak satupun menolak Perppu yang mengatur hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Apabila ada yang menolak, Yasonna menegaskan pemerintah akan berupaya keras agar Perppu tersebut dapat disahkan dengan sesegera mungkin menjadi Undang-Undang.

"Kami akan lihat. Kami akan berjuang, kami akan teruskan. Kami akan berupaya disahkan," tukasnya.