Dibuldoser! Lapo Batak di Senayan Kini Rata dengan Tanah

Coky Simanjuntak | Minggu, 27 Agustus 2017 11:08:05

Buldoser membongkar Lapo Ni Tondongta di Senayan/istimewa
Buldoser membongkar Lapo Ni Tondongta di Senayan/istimewa

Pujasera penjual makanan nusantara, termasuk di dalamnya lapo-lapo Batak, di Senayan, Jakarta, kini sudah rata dengan tanah. Bangunan yang sudah berdiri 25 tahun itu dibuldoser pada Sabtu (26/8) pagi hari.

“Sabtu pagi tiba-tiba sudah brek, brek, brek,” kata Firman Saragih, pengelola Lapo Ni Tondongta, tentang pembongkaran tak diduga-duga itu, kepada batakgaul.com.

Firman mengatakan, penggusuran dilakukan menggunakan sejumlah alat berat, termasuk buldoser. Ratusan aparat gabungan, mulai dari Satpol PP, Polri hingga TNI mengamankan pembongkaran ini.

“Kami tidak melawan dan tidak mau anarkis,” kata Firman.

(BACA: Ini Alasan Pengelola GBK Tutup Lapo Batak di Senayan)

Kawasan lapo Senayan rata dengan tanah/istimewa

Pengelola Lapo Siagian br Tobing, Paulus Siagian, menjelaskan sebelum penggusuran sebenarnya pihaknya pernah diajak rapat oleh pengurus Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) di kantornya pertengahan Agustus lalu.

Dalam rapat itu, kata Paulus, pimpinan PPKGBK meminta maaf karena sewa lahan tidak akan diperpanjang. Lahan akan dipergunakan untuk fasilitas penunjang Asian Games 2018.

Namun, kata Paulus, setelah itu pimpinan rapat digantikan pengacara dari PPKGBK. “Pengacaranya orang Batak juga. Dia langsung bilang, ini menyalahi aturan dan sebagainya,” kata Paulus.

Melihat diskusi tidak akan ketemu karena dipimpin pengacara, Paulus memilih angkat kaki. “Pedagang yang lain ikut,” ujarnya.

(DAPATKAN: Kaos NKRI Harga Mati, Batak Harga Diri di Sini)

Lapo Siagian br Tobing sesaat sebelum dibongkar/istimewa

Setelah rapat itu, kata Paulus, PPKGBK kemudian mengeluarkan surat tertanggal 15 Agustus 2017 dan 23 Agustus 2017. “Intinya minta kita angkat kaki dan  akhirnya kejadian (dibongkar) tanggal 26 Agustus pagi,” ujarnya.

Hari ini, para pedagang pujasera akan mendatangi sejumlah pemangku kebijakan untuk mengadukan nasib mereka. Mulai dari kelurahan, PPKGBK, hingga Sekretariat Negara.