Siapa Bakal Jadi ‘Bos' Badan Otorita Danau Toba?

Coky Simanjuntak | Senin, 27 Juni 2016 02:06:46

Ilustrasi Kepala Badan Otorita Danau Toba
Ilustrasi Kepala Badan Otorita Danau Toba

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba secara otomatis membuka sejumlah jabatan baru untuk menempati struktur dari organisasi tersebut.

Dari sejumlah posisi, yang paling bergengsi jelas adalah Kepala Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. 

Bersama para anak buahnya, Kepala Badan ini akan berkedudukan di Kawasan Pariwisata Danau Toba, dan jika diperlukan dapat membuka perwakilan di Jakarta atau di tempat lain. (Pasal 10)

Lantas, siapa yang bakal jadi orang nomor satu di badan tersebut?

Entah siapapun nanti orangnya, yang jelas, Kepala Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diangkat oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. (Pasal 9) 

Orang yang diangkat ini nantinya akan menjabat selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 kali masa jabatan. (Pasal 12 ayat 1) 

Cakupan Blad E Wiayah Kawasan Pariwisata Danau Toba

Jika diasumsikan pergantian Kepala Badan dilakukan dengan normal atau tanpa pemberhentian di tengah masa jabatan, maka setidaknya akan ada 3 sampai 5 orang nomor satu di lembaga ini. 

Hal tersebut lantaran Badan Otorita Danau Toba bertugas selama 25 tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2041, kendati waktu tugas ini bisa juga diperpanjang. (Pasal 32).

Lalu apa syarat menjadi Kepala Badan Pelaksana Otorita Danau Toba?

Berdasarkan pasal 11 ayat 1, Kepala Badan Pelaksana  boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai kebutuhan.

Jabatan Kepala Badan Pelaksana ini jelas membutuhkan tanggung jawab yang besar. Sebab jika tidak, siapapun yang duduk di kursi tersebut bisa diberhentikan sewaktu-waktu jika dianggap tidak becus dan menjadi terdakwa tindak pidana. (Pasal 12 ayat 2)

Cakupan Blad G Wiayah Kawasan Pariwisata Danau Toba

Lalu apa tugas Kepala Badan Pelaksana Otorita Danau Toba?

Secara teknis, Kepala Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diwajibkan menyusun:

  • Rencana Induk Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba untuk jangka waktu 25 tahun, yaitu tahun 2016-2041; dan 
  • Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kawasan Pariwisata Danau.

 

(BACA: 5 Poin Perpres Otorita Danau Toba yang Penting Kalian Ketahui)

Namun, “dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pelaksana memperhatikan aspirasi, budaya, dan masukan dari masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Danau Toba.” (Pasal 17)